Peranan “Saksi Mahkota” dalam Pembuktian Perkara Pidana : studi di Kejaksaan Negeri Jombang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jombang dan kriteria pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jombang. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Jombang dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dokumen, serta literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara dengan pihak kejaksaan Negeri Jombang. setalah penulis mengumpulkan data, lalu data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai alat bukti, termasuk dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa karena status “saksi mahkota” sebagai tersangka/terdakwa sekaligus “saksi”. Statusnya sebagai saksi tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang hak saksi untuk tidak mendapat tekanan dalam memberikan kesaksian. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan baik fisik maupun psikis. Status “saksi mahkota” sebagai terdakwa juga tak sesuai dengan pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengajuan “saksi mahkota” dalam praktek, bahwa ia yang sebagai tersangka/terdakwa diberikan beban pembuktian yakni sebagai saksi. Kriteria pengajuan “saksi mahkota” sebagai alat bukti ialah ia seorang saksi seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, perkara tersebut adalah perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing). Kesimpulan dari penelitian ini yakni peranan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang adalah sebagai alat bukti, yakni termasuk dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sedangkan kriteria pengajuan “saksi mahkota” adalah bahwa ia adalah seorang saksi sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP, perkara tersebut adalah perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan berkas perkara tersebut dipisah (splitsing)